badan pemeriksa keuangan dasar hukum tugas dan wewenang. Ada tugas-tugas tersebut tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 pada BAB III bagian satu. badan pemeriksa keuangan dasar hukum tugas dan wewenang

Berikut Wewenang dan Dasar Hukumnya . pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa. Penentuan pembagian tugas, kewajiban, kekuasaan dan wewenang antara Badan Pimpinan Umum dan perusahaan. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum. com - Tugas dan wewenang lembaga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang atau UU. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Kajur dan Sekjur yang memberikan. Sugiharto Jum'at, 23 Desember 2022 pukul 10:48:37 | 29639 kali Sampai sekarang masih banyak pihak yang belum memahami perbedaan dan persamaan antara audit eksternal dan internal di kalangan pemerintahan. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Menurut Riawan Tjandra, ketiga UndangUndang ini merupakan kel-anjutan dari ICW yang pernah diamandemen dengan UU No. Tugas, wewenang, dan hak tubuh pemeriksa keuangan (BPK) yakni mirip berikut ini : BPK meminta, memeriksa, meneliti pertanggungjawaban atas penguasaan keuangan negara, serta mengusahakan keseragaman baik dalam tata cara investigasi dan pengawasan maupun dalam penatausahaan keuangan negara. Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Pelaksanaan pemeriksaan BPK. , M. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; 5 Siswanto Sunarto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,Pengertian dan dasar hukum BPK. Tugas dan Wewenang Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Eksekutif. Tugas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah badan negara yang mandiri dan didirikan terkait dengan keuangan negara. Padahal, dari kemunculan, tugas, hingga tanggung jawab keduanya jelas jauh berbeda. Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas serta memberikan persetujuan atau tidak, terhadap rancangan undang-undang mengenai APBN yang diajukan presiden. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Selain tugas dan wewenang sebagiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang. Melantik Presiden serta Wakil Presiden n Rakyat UUD 1945 berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang berfungsi mengubah dan mengesahkan Undang-undang Dasar. paripurna MPR. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. Bagikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing . Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang signifikan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 6. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejarah pembentukan lembaga ini dengan maksud untuk memiliki tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang dalam pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi: “Untuk memeriksa. Sebelum amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas. Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 Berikut dasar hukum BPK yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan: Pasal 23 E. Fungsi DPR. Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. Menyetujui pemindahtanganan aset negara, termasuk perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan. RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2020-2024. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menegaskan, keuangan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang tetap bisa diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas wewenang BPK. Ade Febriansyah Institut Pemerintahan Dalam Negeri tumija@ipdn. Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa "penggantian antarwaktu," b. tentang Badan Pemeriksa Keuangan, wewenang BPK adalah: Membina jabatan fungsional Pemeriksa; Menetapkan. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa-kilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, BAB III Bagian Pertama antara lain adalah sebagai berikut: 1. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional. dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. tugas, fungsi, dan wewenang dpr menurut UUD 1945 dengan menjelaskan semua tugas dan fungsi yah secara benar dalam menjalankan wewenangnya. mengetahui pengertian dan dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapatdalamPasal1ayat(22)Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang. Untuk kedudukan sementara di. Penegakkan kode etik seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. Pemerintah Daerah Dasar hukum Atribusi wewenang dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat. KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut badan pemeriksa keuangan menetapkan peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian…04 Oktober 2021 Nana. tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga,. 4 Muhammad Imron Rosyadi, “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2016, hal. Dalam Pasal 149 ayat (1). Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain : Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua BPK. Alur Umum dan Kewenangan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara BENDAHARA BANK PIHAK KE 3 MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran MENTERI KEI-JANGAN Selaku BUN PENGUJIAN Pengujian: . KOMPAS. Wewenang Mahkamah Konstitusi kerap disamakan dengan Mahkamah Agung. Pasal 548. Perbedaan antara BPK dan BPKP yang pertama adalah mengenai dasar hukum pembentukannya. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. 04-11-2021. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan mem-perhatikan pertimbangan DPD;. Dalam hal ini, BPK melaksanakan tugasnya dengan berdasar pada pasal 1 UU No. Regulasi hukum Bawaslu diatur dalam. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif. , 2007, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Jakarta: PT. Selanjutnya, mari simak uraian tugas dan wewenang BPK saat ini. 3. Tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga legislatif ini semuanya diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi dasar negara Indonesia. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya. Hasil BPK antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), IHPS, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Hasil Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana, Hasil Penghitungan. PENGUMUMAN PELELANGAN BPK RI PERWAKILAN PROV. Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang dilakukan Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, kewenangan hingga pada susunan dan kedudukannya. Dasar hukum Atribusi wewenang dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1). Majelis Permusyawaratan Rakyat 2. Profil BPK. id Oke, itu tadi tabel yang menjelaskan tentang dasar hukum, tugas dan wewenang lembaga negara presiden, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, majelis permusyawaratan rakyat, dewan. Isinya adalah sebagai berikut : Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pada pemerintah pusat dan daerah, BI, BUMN, BUMD, badan layanan umum, dan lembaga lainnya. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10. baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil. melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua; Pengertian BPK – Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, Tujuan, Nilai, Kewajiban, Hukuman, Anggota : Dalam hal ini pemeriksa keuangan atau yang disingkat dengan BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimana memiliki wewenang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas dan wewenang tersebut juga tertera dalam Pasal 7B ayat (1) UUD NRI, yaitu MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan. Larangan. Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan. 6296, LL BPK : 24 HLM. Tugas Lembaga Negara, Wewenang Lembaga Negara, Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Presiden, Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan,. A. Tugas Komisi Yudisial. Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial. Dasar hukum BPK diatur dalam UUD 1945 pasal 23E, 23F, dan 23G. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, S. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tugas dan Wewenang BPK Menurut UUD 1945. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Terkait fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang berikut: Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 1. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 23. Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. )pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; c. September 6, 2023. BPK Periksa Kepatuhan Pengelolaan Belanja Daerah pada Empat DOB. CATATAN: Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023. Visi Misi. Dalam reformasi dewasa ini salah satu hal yang snagat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara secara transparan. publik). Hasil BPK merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan. Secara umum, Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah. Presiden 5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Tugas dan Fungsi. (DJB) yang didirikan. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan. Sidang perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sampai saat ini masih berlangsung. Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan teknis pemeriksaan. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagai tambahan, Surachmin,[4] Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, dalam tulisannya. Permusyawaratan Pasal 3 UUD 1945 2. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya berlandaskan pada lima asas, yakni keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan proposionalitas. PAN/8/2009 tanggal 10 Agustus 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI AUDITOR. Pasal 13 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; mengangkat dan. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti UU RI No. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK atau Badan. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah sebagai berikut. Panitera Muda Hukum. Semoga bermanfaat! ARTIKEL LAINNYA. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. Pengertian Dewan Pengawas Syariah. Dasar Hukum BPK RI. Fungsi Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dikutip dari laman dpr. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH. l. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN a. Melansir dari Hukum Online, menurut UUD 1945, DPD adalah bagian dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. UUD 1945 hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah 4. ac. Berdasarkan UU no. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. UU No 21 Tahun 2011_OJK. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/ konsultasi, dan pendapat 11. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Sejarah BPK. Isinya adalah sebagai berikut : Badan pemeriksa keuangan atau bpk dibentuk pada 1 januari 1947. Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi. Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar Hukum Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara. BPKP dibentuk dengan dasar Undang-undang RI nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. 2. b. Tugas Lembaga Eksaminatif. 2. Pada saat itu MPR memiliki wewenang untuk : Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berikut adalah tugas, peran dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Undang-undang. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Dasar Hukum BPK RI. Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan wewenang mpr adalah tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur tugas MPR yaitu: memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945,. Hasil pemeriksaan tersebut. tetapi mencakup uang milik negara yang terdapat dalam atau dikuasai oleh subyek. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan. SubstansiaI: 'Formal. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Pasal 23E. Keuangan Negara. Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Serta Dasar Hukum Presiden & Wakil Presiden Terlengkap. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua. 10. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23 E (2) UUD 1945 hasil amandemen. Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka komisi yudisial bertugas untuk: Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 71 Reviews · Cek Harga: Shopee. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD,. MPR memiliki anggota sebanyak 550 dan DPD berjumlah 4x provinsi anggota DPD (UU. Tugas dan wewenangnya meliputi pengelolaan usaha koperasi, penyusunan rancangan kerja dan anggaran pendapatan belanja koperasi, penyelengara Rapat Anggota, dan pengajuan laporan keuangan koperasi. 1. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas yang berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK, bukan Kejaksaan. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan Peraturan BPK. id Tugas dan Wewenang BPK. c. Untuk setiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan laba-rugi kepadaMenteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktuyang ditentukan dalam peraturan pendiriannya. Selain itu mendengar aspirasi rakyat juga menjadi tugasnya DPR. Pengaturan tugas dan wewenang MA diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau UU MA, UU kekuasaan kehakiman, dan UU peradilan umum. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. KOMPAS. Ulasan Lengkap. Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan (BPK) disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Jenderal Gatot Subroto Kav. Lembaga Eksaminatif yang meliputi BPK dibentuk buat melaksanakan beberapa tugas.